Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah:
“Jika Mahasiswa Sebagai Kaum Intelektual Disiplin, Kuliah Daring Bisa Kembali Jadi Kuliah Tatap Muka Biasa!”
PNP News. Jika mahasiswa bisa didisiplinkan dalam mematuhi protokoler kesehatan, kuliah daring bisa kita tinggalkan dan kuliah tatap muka bisa dilakukan seperti sebelum Pandemik Covid-19.
Hal itu diungkapkan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Perpanjangan PNP dengan PT. Trakindo Utama di Rumah Dinas Walikota Padang, Jln. A. Yani nomor 11 Padang, Rabu, 19 Agustus 2020.
Menurut Walikota, sejauh ini Sumatera Barat cukup terkendali dalam menangani Covid-19, terbukti tak ada satu kasus positif pun yang menimpa mereka yang bisa mengendalikan diri. Tim Covid-19 juga bertindak cepat begitu pasien terdeteksi. Contohnya dalam kasus terkonfirmasi positif di bank dan BUMN di Kota Padang baru-baru ini, rincinya.
Menurut Mahyeldi, perguruan tinggi yang didominasi oleh mahasiswa orangnya dinilai logis atau lebih mengutamakan penggunaan logika, tidak sama dengan siswa SD atau SMP. Jadi jangan sampai mahasiswa tak kuliah dan tak beraktifitas karena kalah oleh serangan Covid-19, bahkan kita berharap dalam waktu dekat beberapa sekolah bisa dibuka seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan, jelas Walikota yang tercatat memiliki daerah hijau 38 kelurahan dan daerah putih sekitar 20-an ini.
Dilaporkan Walikota, saat ini 6.000 orang tenaga kerja Kota Padang mengalami PHK dan kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Terbanyak di antaranya adalah lulusan sarjana yang mengalami PHK dibtempat kerja mereka. Dapat dikatakan, Padang adalah kota yang paling tinggi terdampak Covid-19, akibatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan kian meningkat, sementara usaha pertambangan dan hal lainnya tak memberikan pengaruh, keluhnya.
Sektor pendukung perekonomian Kota Padang selama ini adalah pariwisata dan perdagangan, namun kedua sektor ini pula yang paling terdampak Covid-19. Salah satu bukti, hotel-hotel di Kota Padang sudah banyak yang mem-PHK karyawan, rincinya. “Roda ekonomi dan roda kesehatan perlu serempak digerakkan, kalau tidak, 2 bulan lagi, kita bisa-bisa resesi”, tekan Mahyeldi.
Gerakkan Perekonomian: Jangan Tahan Anggaran
Mengutip pesan Gubernur Sumbar dan Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc, pakar lokal Covid-19, jika warga terkendali, banyak aktifitas yang bisa mereka buat meski diakui Walikota, menggerakkan perekonomian di saat pandemik ibarat makan buah simalakama. Jika pemerintah fokus pada kesehatan, ekonomi jadi tak bergerak, dan kita tak mungkin duduk saja di rumah, ujar Walikota yang memasukkan kewajiban mematuhi protokoler kesehatan dalam Peraturan Walikota-nya.
Sehubungan dengan itu mencairkan anggaran rutin yang ada pada lembaga pemerintahan dan BUMN adalah solusi yang tepat untuk menstimulan agar orang banyak berbelanja dan ekonomi pun menggeliat. Di sisi lain, ini pun dilema paling berat bagi Kota Padang. Memang ada bantuan Pusat, tapi sifatnya dana rutin dan sudah diserahkan duluan, tidak bisa digeser untuk penanganan Covid-19 atau untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi tak heran jika ada warga yang ngomel: “Covid, covid, tapi Pemko bangun jalan dan trotoar juga!” kelakar Walikota yang butuh lebih dari Rp.1 Milyar untuk 72.000 penerima Jaring Pengaman Sosial Covid-19-nya ini.
VOKASI KUAT, MENGUATKAN INDONESIA!
d®amlis
Fotografer: Naswiradianto