Padang – Politeknik Negeri Padang (PNP) menggelar Workshop Manajemen Risiko Pengelolaan Perguruan Tinggi selama dua hari, 16–17 Desember 2025, bertempat di ZHM Premiere Hotel Padang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis PNP dalam memperkuat tata kelola kampus yang akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.
Workshop secara resmi dibuka oleh Direktur Politeknik Negeri Padang, Ir. Revalin Herdianto, Ph.D, dan diikuti oleh pimpinan serta pejabat struktural di lingkungan PNP, mulai dari unsur pimpinan, senat, ketua jurusan, kepala program studi, hingga kepala unit kerja.
Dalam sambutannya, Direktur PNP menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan fondasi penting dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan perguruan tinggi.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi alat strategis untuk memastikan setiap program dan kebijakan berjalan terukur, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Revalin.
Pada hari pertama, workshop menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Deni Erwanto, S.E., Ak., M.Acc., CA, CRMP, CRGP, CCRM, yang memaparkan pengantar manajemen risiko, identifikasi risiko, hingga penyusunan dokumen risiko di lingkungan perguruan tinggi.
Sementara pada hari kedua, materi dilanjutkan oleh Donna Beteresia dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat, dengan fokus pada penguatan struktur pengelola risiko serta pendampingan penyusunan dokumen risiko per unit kerja.
Kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan sesi praktik, di mana para peserta menyusun dokumen risiko sesuai dengan karakteristik dan fungsi unit masing-masing.
Sebagai tindak lanjut konkret, Politeknik Negeri Padang menyatakan kesiapan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Manajemen Risiko/Tata Kelola Kampus, yang akan bertugas mengoordinasikan penerapan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan di seluruh unit kerja.
Melalui workshop dan pembentukan satgas ini, PNP menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola kampus yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu menjawab tantangan pengelolaan perguruan tinggi vokasi di masa depan, serta menjaga kepercayaan publik, pemerintah, dan mitra.
