Politeknik Negeri Padang (PNP) terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi vokasi yang adaptif dan berkontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah, melalui kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan pada 30 Maret 2026 di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah, khususnya dalam mendukung implementasi program nasional di bidang layanan informasi hukum. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur PNP diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Kerja Sama, Ihsan Lumasa Rimra, yang menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendukung program strategis pemerintah.
JDIH merupakan sistem nasional yang bertujuan menyediakan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, optimalisasi JDIH di daerah menjadi kunci dalam mendorong transparansi serta peningkatan kualitas layanan publik.
Melalui kerja sama ini, Politeknik Negeri Padang mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengakselerasi implementasi program JDIH di tingkat daerah. PNP tidak hanya hadir sebagai pendukung, tetapi sebagai institusi yang memiliki kapasitas untuk memperkuat efektivitas pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.
Kontribusi tersebut diwujudkan melalui dukungan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan dokumentasi hukum, penyediaan data yang terintegrasi, serta penguatan sistem penyajian informasi yang mendukung kemudahan akses bagi publik. Hal ini diharapkan mampu mendorong pelaksanaan JDIH yang lebih optimal, terarah, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan informasi hukum.
Keterlibatan PNP juga mencerminkan peran aktif perguruan tinggi vokasi dalam menjawab kebutuhan nyata pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan dan instansi pemerintah dalam membangun ekosistem informasi hukum yang lebih baik.
Melalui kolaborasi ini, Politeknik Negeri Padang menegaskan perannya sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah, yang secara aktif berkontribusi dalam mendukung program strategis pemerintah serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik berbasis informasi hukum.
