Kinerja Satpam Cermin Kewibawaan dan Komitmen Pimpinan

_______

PNP Optimis Raih WBK dengan Terapkan Rekomendasi 2021

 

PNP News. Tim Inspektorat Pendampingan Reformasi Birokrasi Itjenkemdikbudristek terkesan dengan kinerja Satuan Pengamanan (Satpam) Politeknik Negeri Padang, yang tercermin dalam penampilan, keramahan sikap dan sopan santun, pemberian informasi umum dan penjaminan keamanan tamu sampai ke bagian yang dituju tanpa buang waktu.

 

Hal itu diungkapkan berkali-kali oleh Ketua Tim Inspektorat Itjenkemdikbudristek, Ridwan, saat melakukan Pendampingan dan Penilaian Pembangunan Zone Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terhadap Politeknik Negeri Padang yang berlangsung 13 dan 15 Juni 2022, di Aula Gedung C Lantai 2 kampus tersebut.

 

 

“Meskipun terkesan sepele dan kecil, namun hal ini mencerminkan kewibawaan dan komitmen pemimpin instansi, terutama dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Pada prinsipnya, sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dana akuntabilitas kinerja birokrasi. Kinerja satpam termasuk dalam kualitas pelayanan publik dan mereka adalah garda terdepan sebelum pihak luar menemui pimpinan atau siapapun dalam instansi”, ulasnya.

 

Nurdianita, Satpam PNP di teras Gedung B

 

Diharapkan seluruh Satuan Pengamanan (Security Guard) di PNP ini tidak melupakan tugas umumnya mengamankan aset instansi, proyek, bangunan, properti atau tempat; dan melakukan pemantauan peralatan, pengawasan, pemeriksaaan dan jalur akses untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja; serta melakukan tindakan preventif keamanan, tegasnya.

 

 

Ridwan juga menyentil kedisiplinan pegawai PNP secara umum dari contoh kecil lainnya. Direktur PNP kemana-mana dengan tanda pengenal ‘ name tag‘ terpasang di dada tapi sikap yang baik itu tidak diikuti oleh hampir seluruh pegawai, katanya miris.

Meskipun demikian Tim Inspektorat Itjenkemdikbudristek ini memberikan nilai relatif tinggi (80-an) untuk kesiapan Politeknik Negeri Padang meraih predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK). WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

“Namun tidak ada gunanya kami memberi nilai 80 atau 90-an jika ternyata PNP tidak siap dengan dokumen dan pembuktian yang pastinya akan ditanyakan juga oleh Kemenpan”, imbuhnya secara terus terang pada hari pertama, 13 Juni 2022.

 

 

 

Empat Rekomendasi 2021

Selama pendampingan dan evaluasi, Tim Inspektorat intens membahas 4 rekomendasi usulan WBK PNP 2021. Pertama, terus menerapkan dan meningkatkan pembangunan Zone Integritas pada 6 area perubahan secara menyeluruh hingga ke level individu untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada stakeholders. Kedua, meningkatkan pemahaman, komitmen, dan peran agen perubahan agar dapat dirasakan dampak perubahannya melalui penerapan nilai-nilai organisasi, isu strategis, dan reformasi birokrasi.

Ketiga, mendorong dan memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat menurunkan kesenjangan kompetensi pegawai.

Keempat, mengoptimalkan pembangunan sistem pengendalian internal dengan melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh pada semua layanan dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan mitigasi risiko yang lebih sesuai dengan kondisi unit kerja.

 

 

Dalam pendampingan tersebut, Ridwan yang beranggotakan Lili Hamidah dan Bayu Jati Pemeling dengan Pengendali Teknis, Siti Azizah itu menyampaikan kiat-kiat pembangunan ZI menuju WBK dan membahas kelengkapan dokumen mulai dari pencanangan ZI, pelaksanaan dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi, serta eviden-eviden yang terupload di website pnp.ac.id.

Antara Pendamping merangkap Tim Evaluasi Internal dan Tim ZI-WBK PNP dalam pertemuan tersebut menyamakan persepsi. Zone Integritas (ZI) dipahami sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/ WBBM). Semua itu diwujudkan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Penetapan Zone Integritas menuju WBK dan WBBM, menurut Ridwan ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu Komponen Pengungkit dengan bobot 60% dan Komponen Hasil dengan bobot 40%.

Syarat indikator yang harus dipenuhi agar instansi PNP dikatakan sebagai WBK dan WBBM mencakup pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Di antaranya, PNP dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi. Sebagian indikator itu sudah terpenuhi oleh PNP, terangnya. Tinggal melengkapi dengan eviden yang juga akan ditanyakan oleh Kemenpan sebagai penilai akhir nanti (Tim Evaluasi Eksternal). Jika PNP gagal memenuhinya, nilai yang diberikan pendamping sekaligus Tim Evaluasi Internal hari itu otomatis gugur dan tidak memberi arti lebih, pesannya.

 

 

Koordinator Tim Penataan Tata Laksana, Yuhedminoeva melaporkan, tindakan korupsi sudah diingatkan kepada civitas akademika sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (per orangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Itu diinformasikan melalui papan informasi di pojok-pojok strategis kampus.

 

 

Begitu juga dengan misi reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Tujuan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik juga dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien; dan menciptakan birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, jelasnya.

Menanggapi itu, Ridwan kembali menekankan, terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit mencakup manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tercapainya komponen hasil, tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Hadir dan memberi sambutan dalam kegiatan tersebut, Direktur Politeknik Negeri Padang, Surfa Yondri selaku Pengarah, didampingi Wadir 1, 2, dan 3 selaku Penanggung Jawab serta Wakil Penanggung Jawab semua Ketua Jurusan. Tampil presentasi Varietmi Wira dan Elfitri Santi selaku Ketua dan Sekretaris Tim ZI-PNP.

Ketua dan Sekretaris didampingi oleh Tim Manajemen Perubahan yang dengan Koordinator Hendro Sapto Pramono, Penataan Tata Laksana dengan Koordinator Yuhedmi Noeva, Penataan Sistem Manajemen SDM dengan Koordinator Busri, Penguatan Akuntabilitas dengan Koordinator Era Madona, Penguatan Pengawasan dengan Koordinator Elvi Roza Syofyan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Maidar.

VOKASI KUAT, MENGUATKAN INDONESIA!

 

d®amlis

Berita Terkait