Indonesia Butuh Draft Regulasi Penangkal Hoak dan Platform Pers Digital Asing
PNP News. Indonesia memerlukan regulasi untuk melindungi media dari platform digital, termasuk media sosial (medsos). Sehubungan dengan itu, stakeholder bidang pers perlu menyiapkan draf regulasi yang bisa memproteksi keberadaan media.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu, 8 Februari 2020.
Lebih jauh dikatakan, “Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar. Pajak juga enggak bayar, aturan main tidak ada. Padahal aturan untuk pers kita ini diatur sangat rigid,” sambungnya.
Jokowi yang mengaku semalam berbincang-bincang dengan Pemred dan minta pihak yang berkepentingan segera menyiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers.
Jokowi menilai, regulasi itu juga bertujuan mempertahankan ekosistem media dan informasi yang sehat sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik dan benar, bukan hoaks. “Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan yang baik. Informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik pula,” terangnya.
Meskipun demikian, menurutnya masalah regulasi platform digital tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara yang mengalami permasalahan serupa. “Regulasinya belum ada, aturannya belum ada. Barang-barang (platform digital asing) itu sudah masuk ke semua negara,” ungkapnya prihatin.
Pers Selalu di Hati, Selalu Dirindu
Presiden Jokowi mengakui, insan pers merupakan teman bagi presiden karena di mana pun berada, baik acara maupun kunjungan ke suatu daerah, dipastikan wartawan selalu mengikuti. “Wartawan selalu hadir di mana-mana, mengejar, dan menghadang saya untuk ‘doorstop’ sehingga bagi saya keberadaan wartawan tidak identik dengan istilah “benci tapi rindu”, melainkan “selalu di hati dan selalu dirindu”, ungkapnya disambut tepuk tangan hadirin.
Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sehat dan baik. Masyarakat sehat karena memiliki jurnalisme yang baik dan ekosistem media yang baik pula, dan itu harus dilindungi dan diproteksi sehingga masyarakat dijamin selalu bisa mendapatkan berita yang baik dan sehat.
Hadir dalam HPN yang dijuluki “Terhijau dalam HPN Sepanjang Masa” itu karena ada penanaman pohon sebelumnya, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauly, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Purnomo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Selain itu juga tampak, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Gubernur Jatim Chofifah Indar Parawansa beserta tamu negara sahabat dan pejabat terkait lainnya.
d®amlis
