Pendidikan Vokasi Sumbar Terkendala Sarpras dan Dosen Praktisi:
______
Pemda Dorong Siswa SMK Mengabdi & Berkarya dengan Dana Desa
PNP News. Meskipun Sumatera Barat memiliki banyak perguruan tinggi vokasi yang bagus, tapi tetap saja terkendala oleh ketersediaan sarpras (sarana dan prasarana) yang memadai dan tenaga pengajar yang kompeten dengan disiplin ilmu yang relevan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dalam kunjungan kerja Komisi X ke PNP, Kamis, 6 Februari 2020.
Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain mengenai implementasi penyelenggaraan pendidikan vokasi. Dalam rangka itu, Komisi X DPR RI membentuk Panja Pendidikan Vokasi dan telah melakukan rapat dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan para CEO dari dunia usaha dan industri.
Menurut komisioner merangkap aktor ini, kunjungan Komisioner Komisi X itu dimaksudkan untuk mengevaluasi pengembangan pendidikan vokasi, terutama mengenai: (1) keselarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (link and match); (2) peningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam Pendidikan Vokasi; (3) penataan kembali pendidikan vokasi untuk meningkatkan akses sertifikasi lulusan dan dan akreditasi lembaga Pendidikan Vokasi; (4) percepatan penyediaan guru dan dosen Pendidikan Vokasi; dan (5) memastikan capain standar pendidikan vokasi pada jenis vokasi di Politeknik.
Menanggapi hal itu, Direktur PNP Surfa Yondri menyatakan, kendala dunia pendidikan vokasi di Sumatera Barat adalah belum optimalnya link and match kebutuhan industri dengan perguruan tinggi, sedikitnya jumlah industri sehingga menyulitkan mahasiswa menjalani program magang, penelitian dan sejenisnya, lebih percayanya pihak industri kepada universitas daripada perguruan tinggi vokasi, penghargaan terhadap praktisi yang relatif rendah, terbatasnya SDM dan peralatan, sulitnya mencari dosen yang relevan untuk materi ajar tertentu.
Lebih lanjut dikatakan Surfa Yondri, di Politeknik yang secara historis pengajarnya awalnya adalah instruktur bukan dosen ini butuh pengembangan berupa keterlibatan praktisi industri dalam proses belajar mengajar, peningkatan kuota dosen, pendirian prodi yang kekinian, pengaktifan kembali pusat pengrmbangan politeknik (PEDC), kelonggaran dan kemudahan persyaratan pengelolaan keuangan sebagai perguruan tinggi satker karena selama ini tida bisa memanfaatkan uang praktik dan mengkomersilkan hasil kerja mahasiswa. PNP juga terbentur dalam masalah prosedur perjalanan dinas dengan.masih tingginya biaya transportasi Padang-Jakarta dengan Padang-Malaysia, misalnya. Meskipun demikian ia optimis kinerja lembaga PNP kian meningkat dan membaik dengan adanya Dirjen Vokasi.
Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam struktur organisasinya yang baru telah ada eselon I yang secara langsung menangani pendidikan vokasi yaitu Direktorat Jenderal Vokasi. Hal ini menunjukkan pendidikan vokasi menjadi fokus kebijakan pemerintah, namun tetap perlu dilakukan pengawasan dalam implementasinya.
Dede Yusuf menilai sebaiknya dosen perguruan tinggi vokasi mestinya memang berasal dari praktisi industri, tidak yang dominan menguasai teori. Namun regulasi mensyaratkan dosen harus berpendidikan minimal S-2. Ke depan mungkin masalah ini perlu dibahas lagi.
Lebih jauh menurutnya, ada beberapa hal yang merupakan pendukung pendidikan vokasi yang berkualitas, yaitu kurikulum, ketersediaan guru/dosen produktif, ruang kelas, peralatan laboratorium yang memadai, serta akreditasi. Kurikulum pendidikan vokasi dan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi perlu dikembangkan secara terus menerus dalam berbagai bidang.
Di sisi lain, penguatan SMK sebagai kejuruan dan Politeknik sebagai Lembaga Pendidikan Vokasi menurutnya perlu dilakukan melalui beberapa dimensi yaitu penguatan tata kelola kelembagaan melalui percepatan akreditasi sekolah dan sertifikasi, pembenahan kurikulum dan kualitas pembelajaran melalui penataan spektrum bidang keahlian serta peningkatan magang di industri.
Membagi Kue 1 Milyar Desa untuk Pembentukan Karakter SMK
Ide Wagub Sumbar untuk menerjunkan pelajar SMK ke desa-desa dinilai hal yang bagus. Karena secara tidak langsung dapat membentuk karakter siswa. Dede mendorong kepala SMK di Sumbar untuk dapat bekerja sama dengan setiap desa. “Bantuan Rp 1 Miliar dana untuk setiap desa jika dimanfaatkan sebagai biaya operasional pengabdian siswa SMK itu, manfaatnya bisa diperuntukkan bagi pembangunan desa dan kemajuan kemampuan dari generasi muda,” usul Dede Yusuf.
Itu dimaksudkan juga sebagai alternatif penyerapan alumni SMK di pasaran kerja. Tercatat, sektor daya serap tenaga kerja per tahun: Manufaktur 575.000 pekerja Agribisnis, 195.843 pekerja pariwisata, 3.333 pekerja, Tenaga Kesehatan 6.018 pekerja Ekonomi digital, 5.171 pekerja, dan pekerja migran 243.265 pekerja
Dari data cnnindonesia.com tersebut (20/04/2018), diperlukan penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri di enam sektor tersebut, dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi wajib dilakukan. Terlebih lagi menghadapi MEA dan tantang Revolusi Industry 4.0, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi, terangnya.
Diakuinya juga, untuk menghadapi MEA dan RI 4.0 juga tidak cukup mengandalkan peralatan Labor dan bengkel yang apa adanya. “Mesin di bengkel PNP saja lebih tua dari sebagian usia dosennya, bagaimana pula mengharapkan peralatan mesin di SMK lebih modern dan canggih?” tanyanya berseloroh. Meskipun demikian Dede ikut bersyukur mesin-mesin tua tersebut tetap dalam kondisi baik tidak terlalu ketinggalan dengan mesin-mesin yang dimiliki oleh dunia industri.
Tim kunjungan kerja Komisi X DPR-RI itu terdiri dari Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.I.Pol., Dr. Abdul Fikri Faqih, MM., Dr. Sofyan Tan, M., Puti Guntur Sukarno, S.IP., Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Eva Stefanny Rataba, H. Acep Adang Ruhiat, M.Si., Bramantyo Suwondo, M.M.Ir., Dr. Fahmi Alaydroes, M.M, M.Ed., Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi., dan Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE.
Tim ini juga didampingi oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan BNSP serta didampingi oleh Tim Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI.
d®amlis
