Catatan dari Penutupan Digital Talent Scholarship: Vocational School Graduate Academy, di Aula PKM PNP, Agustus 2019

——————–

Angkatan Kerja Seyogyanya Tidak Menjadi Beban Masyarakat; Merantau Adalah Suatu Keniscayaan!

 

PNP News. “Angkatan kerja seyogianya tidak menjadi beban orang tua dan beban masyarakat, tapi sebaliknya mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, setidak-tidaknya mampu menghidupi diri mereka sendiri. “Ini sikap mental yang harus kita tanamkan ke diri kita masing-masing. Di sisi lain, merantau bagi tenaga kerja Indonesia, masyarakat Minangkabau khususnya, adalah suatu keniscayaan dan salah satu jalan yang harus mereka tempuh untuk mengubah nasib”.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Direktur 1 PNP, Revalin Herdianto kepada peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) terakhir sekaligus penutupan Digital Talent Scholarship: Vocational School Graduate Academy, di Aula Pekan Kreatifitas Mahasiswa PNP, penghujung Agustus

Sebelumnya, dalam diklat tersebut, dengan mengutip data BPS 2018, Wilson, Kepala bidang Kabid Pelatihan dan Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengemukakan, jumlah pengangguran terbuka di Sumbar mencapai 141.000 (5,5 %) dari jumlah pencari kerja. Ranking tertinggi berada di tingkat SMK (19 %). Sementara itu, berdasarkan data BPS, Mei 2019, jumlah angkatan kerja periode Februari 2019 mencapai 2,69 juta jiwa, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada periode yang sama mengalami penurunan dari 72.80% pada 2018 menjadi 70,27% pada 2019.

 

 

Profil Ketenagakerjaan Sumatera Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2017 menurut Wilson 5,80%, pada Februari 2018 menurun menjadi 5,55%, dan Februari 2019 menurun lagi menjadi 5,29%. Berita resmi statistik No.30/05/13/Th.XXII, BPS Provinsi Sumbar, 5 Mei 2019 mencantumkan sebagian besar penduduk bekerja yaitu 1,68 juta orang (66,05%) merupakan pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu; 1-7 jam (88.82 ribu (3,49%); 8-14 jam 169,21 ribu (6.65%); 15-24 jam (260.96 ribu) (10.25%); 25-34 jam (345,02 ribu (13,56%); dan 235 jam (1,68 juta; (66.05%).

Karakteristik penduduk bekerja menurut pendidikan meliputi: universitas 291,38 ribu (11,45%), Diploma 1, 2, 3 (104,75 ribu) (4,12%); SMK 293,89 ribu (11,55%), dan SMA 512,43 ribu (20,14%), SD ke bawah 887,38 ribu (34,87%), SMP 454,98 ribu (17,87%). Mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah.

Kebijakan dan Strategi Bidang Pelatihan & Produktivitas Disnakertrans adalah mendorong proses akreditasi terhadap 151 unit BLK dan LPK swasta yang saat ini baru mencapai 69 unit karena kurangnya instruktur; menguji metodologi 200 orang instruktur dari LPKS maupun lulusan perguruan tinggi guna mendapatkan sertifikat kompetensi; menerapkan pendekatan 3R (skilling, upskilling, reskilling) sebagai pedoman untuk mengembangkan keunggulan BLK; meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur 11 BLK yang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

 

Optimalisasi peralatan workshop sangat dimungkinkan dengan bantuan peralatan pelatihan dari Kemnaker RI; begitu juga dengan upaya melaksanakan pelatihan berdasarkan Training Need Analisys (TNA) untuk prioritas mengisi kebutuhan pasar kerja dalam wilayah Sumatera Barat; melatih peserta uji kompetensi pada tahap akhir pelatihan; menyebarkan secara proporsionalitas paket tersebut tergantung pada kesiapan perencanaan, dan persiapan kabupaten/ kota; dan mendorong kabupaten/ kota memanfaatkan pola pelatihan boarding yang dilaksanakan di 17 UPTP Kemnaker RI di luar Sumatera Barat.

Untuk mengurangi angka pengangguran tersebut menurut Wilson, Kementerian Tenaga Kerja membuat beberapa program, mulai dari program pelatihan yang berbasis kompetensi hingga program pemagangan. Program pelatihan diadakan di 11 BLK yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, sedangkan program pemagangan ditujukan ke dalam maupun ke luar negeri.

Meskipun peserta magang keluar negeri tidak berbatas kuota, namun provinsi ini diklaim sebagai daerah yang masyarakatnya masih rendah motivasinya mengikuti program magang tersebut. Pelatihan uji kompetensi bagi pencari kerja dimaksudkan agar pencari kerja memenuhi syarat dalam mencari kerja. Target pemagangan dalam negeri pada 2019 menurut Wilson melibatkan 10 ribu perusahaan di Indonesia, sementara untuk luar negeri pada 2020, peserta magang bisa dikirim ke perusahaan Korea, Taiwan, termasuk Jepang, yang kerjasamanya sudah dijalin sejak 25 tahun lalu.

 

 

Menurut Wilson, magang dalam negeri berlangsung selama 5 bulan. Pesertanya bekerja langsung di perusahaan-perusahaan dan masuk langsung ke lini produksi. Mereka diberi uang saku nantinya oleh pemerintah. Selesai magang dilakukan uji kompetensi, sesuai dengan skema, program, dan jabatan yang dimatangkan. Keuntungannya, magang luar dan dalam negeri mendapatkan sertifikat kompetensi dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan mengutip peribahasa Minang: Ka rantau madang di hulu/ babuah babungo balun/ marantau bujang dahulu/ di rumah baguno balun. Peserta diharapkan benar-benar termotivasi untuk merantau keluar untuk bekerja atau berusaha. Namun merantau juga bisa diartikan menuntut ilmu, baik di dalam maupun di luar Sumatera Barat. Kalau alun karajo wak, kan alun paguno di rumah lai? Tapi kini usia wak lah 18, usia kerja, usia produktif tapi belum juga bekerja, bagaimana caranya? Makna pantun itu membangkitkan semangat dan etos kerja, sebagai orang Minang. Jadi, kalau orang Minang itu jika belum merantau belum berguna di rumah. Ini target pembangunan tahun 2020, ia mencoba menjelaskan secara filosofis.

 

 

Penutupan Digital Talent Scholarship 2019: Vocational School Graduate Academy

Korea Memandang Orang Indonesia Sebagai Orang yang Bermartabat

Revalin yang tampil mewakili Direktur PNP menyatakan, PNP memberikan sertifikat kompetensi kepada lulusannya setelah mendapatkan keterampilan dan menjalani uji kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat untuk memasuki dunia kerja. Bersamaan dengan itu, PNP juga membuka peluang kerjasama dengan industri dalam dan luar negeri, seperti Taiwan, Korea dan Jepang.

Revalin yang punya pengalaman hidup di Korea sekitar 10 tahun lalu, menceritakan pengalamannya usai shalat Jumat di salah satu mesjid terbesar di Itaweon, distrik Yongsan-gu, Kota Seoul, Korea Selatan. Sebagian besar TKI yang diwawancarainya usai shalat Jumat itu rata-rata bekerja di industri manufaktur, otomotif, pabrik permesinan, dan elektronik.

Di Korea tenaga kerja Indonesia sangat dihargai dan diberi gaji tinggi. Saya sempat menetap selama 3 bulan di Seoul dan bergaul intens dengan orang-orang Korea. Mereka memandang orang Indonesia sebagai orang yang bermartabat, demikian Revalin.

 

 

Revalin Herdianto, Wadir 1 PNP: “PNP siap isi kekosongan instruktur BLK Sumbar!”

Sekitar 5-7 tahun berada di luar negeri, Anda bisa mencari modal untuk membuka usaha di negeri sendiri. Banyak yang kita dengar dari paparan Pak Wilson tadi, mereka yang kembali dari Jepang, membuka usaha sesampainya di tanah air karena mungkin sudah punya keterampilan, sudah punya modal, dan yang terpenting sudah punya jaringan!”

“Jadi kalau Anda buka industri kecil, Anda sudah harus tahu, produksi Anda hendak dipasarkan kemana? Anda harus tahu kemana Anda pasarkan!” tekannya. Lebih jauh Revalin mengungkapkan, Politeknik Negeri Padang juga memberikan program pelatihan angkatan kerja di lingkungan kampus yang baru minggu lalu berakhir, yaitu diklat pelatihan pengelasan, instalasi listrik, dan otomotif. Nah, mudah-mudahan pekan depan ada lagi yang akan dilatih dan mereka berasal dari angkatan kerja.

Di sisi lain, menghadapi keluhan peserta, ia menyatakan, dengan kemampuan yang telah diraih dan kesempatan yang diberikan, semestinya peserta bisa memanfaatkan semua peluang, dan itulah tandanya kita kompeten untuk berjuang, dan berkompetisi, karena di luar itu kompetisi sangat ketat, sangat tangguh! jelasnya.

Menanggapi keluhan Wilson dengan kian berkurangnya jumlah instruktur di BLK di tengah tingginya permintaan pasar, Revalin menyatakan kesanggupan pihaknya. “Kami siap, Pak!” demikian Revalin menjawab pasti.

 

 

Tenaga Kerja Masa Depan dan Isu Strategis Ketenagakerjaan

Mengutip Rakornas Naker, Bappenas 2019, Wilson menyatakan, lapangan kerja masa depan menuntut keahlian tinggi dan spesifik. Karena itu tenaga kerja dituntut tidak hanya menguasai hard skill tapi juga soft skill. Hal itu dikarenakan 60% pekerja di dunia akan menggunakan otomasi, 30% pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin canggih, dan 26 juta pekerjaan baru tercipta dengan bangkitnya online commerce pada 2022.

 

 

Ia juga menyinggung isu strategis ketenagakerjaan yang mencakup penduduk usia produktif yang mencapai puncaknya pada 2020-2024; transformasi digital yang menyebabkan disrupsui di pasar kerja; dan permasalahan keahlian SDM yang lebih disebabkan oleh permasalahan dalam penerapan sistem pelatihan kerja di Indonesia.

Dalam konteks penduduk usia produktif, diperkirakan bonus demografi paling tinggi terjadi pada periode 2020-2024 yang disebut juga sebagai periode kunci pemanfaatan bonus demografi. Diperkirakan, penduduk usia produktif pada periode tersebut mencapai 174-180 juta, dan paling banyak berada di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu menurutnya optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang gholistik dan terintegrasi berdasarkan pendekatan siklus hidup secara menyeluruh melalui SDM yang yang berdaya saing, handal, adaptif, kreatif, dan inovatif.

Permasalahan keahlian tenaga kerja yang utama dapat dilihat dari sisu supplay, sisi demand, kesenjangan informasi, dan masalah institusi dan koordinasi. Dari sisi supply, terdapat keterbatasan jumlah lembaga TVET (Technical Vocational Education and training/ pendidikan dan pelatihan vokasi atau training provider yang mampu menghasilkan lulusan dengan keahlian yang relevan (dari segi kuantitas); rendahnya kualitas lembaga TVET (dari segi kualitas); dan lembaga TVET yang tidak menyediakan jurusan yang dibutuhkan industri (dari segi kerelevanan tidak relevan).

 

 

Dari sisi demand, sebagian besar usaha di Indonersia adalah UMKM yang tidak hanya punya cukup dana untuk membiayai pelatihan (dari segi sumberdaya); dan kurangnya inisiatif sehingga pengusaha tidak melihat manfaat pelatihan bagi usahanya dan pekerja tidak melihat manfaat pelatihan bagi prospek pekerjaannya.

Kesenjangan informasi terjadi dalam informasi pelatihan yang menyangkut jumlah dan kualitas program pelatihan terbatas; informasi lowongan yang menyangkut kebutuhan skill yang belum komprehensif; dan informasi skill yang menunjukan tidak adanya mekanisme untuk mengindentifikasi skill pekerja yang telah mendapatkan pelatihan.

Permasalahan institusi dan koordinasi teerlihat dari kurangnya koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait akreditasi, sertifikasi, dan pelaksanaan kebijakan dan inisiatif di tingkat nasional dan daerah. Kerjasama pemerintah dan swasta juga menunjukkan rendahnya pengelolaan dan pelaksanaan program pelatihan.

Keempat permasalahan utama ini berdampak pada produktifitas tenaga kerja yang rendah dengan indikator transformasi struktural ke arah jasa keahlian yang juga rendah (low end service); tingginya proporsi tenaga kerja berkeahlian rendah; dan upah yang juga rendah.

Isu strategis yang berkembang, pasar kerja fleksibel menuntut tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, dan adabtif. Tantangan bagi tenaga kerja dalam pasar kerja fleksibel ini adalah mengembangkan teknologi untuk mendorong terciptanya jenis pekerjaan baru dan batas negara yang tidak lagi membatasi perpindahan pekerja.

 

Kinerja Magang Dalam dan Luar Negeri

Untuk magang dalam negeri diharapkan terselenggara magang mandiri yang diinisiasi oleh perusahaan dalam mendampingi pola pemerintah. Program ini diharapkan dapat mendorong sebanyak mungkin peserta seleksi magang ke Jepang dan negara lainnya atas dukungan penuh Disnakertrans Kabupaten Kota dan lembaga-lembaga lain untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada (1 org per desa/SMK). Persiapan pra seleksi dapat diinisiasi oleh lembaga pelatihan, SMK, maupun perguruan tinggi, khususnya sasaran tertentu di bidang konstruksi, kesehatan dan lainnya. Pemetaan potensi disiapkan Disnakertrans Provinsi dan pihak berkepentingan di negara tujuan, sekaligus meningkatkan frekuensi seleksi nasional menjadi minimal 3x setahun.

Diinformasikan, Kinerja Bursa Kerja Khusus Online (BKK Online) dan kios 3 in 1 pada 2019 mempertemukan pencari kerja khususnya lulusan SMK dengan pemberi kerja. Sinergitas BKK Online melibatkan 221 SMK dan 12 BLK se Sumbar dan 8.300 perusahaan Mikro & Kecil dan Usaha Menengah dan Besar di Sumbar. Pengembangan aplikasi BKK dan BKK Online 2020 merupakan kolaborasi Dinas Kominfo, Disdukcapil, Disdik, dan Disnakertrans.

BKK Online (BKOL) adalah strategi menjembatani ±10.000 lulusan SMK dan BLK untuk ditempatkan pada badan usaha di dalam dan di luar Sumbar serta luar negeri. Kondisi Januari s/d Maret 2019 menunjukkan, pencari kerja terdaftar 98.228 orang dan lowongan kerja tercatat untuk 2.732 orang.

Di sisi lain, Revalin menjelaskan, PNP menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan serta sikap yang baik, tapi juga memberi pembekalan, di antaranya pembekalan bahasa asing, yang menimbulkan rasa percaya diri, dan calon tenaga kerja yang terkoneksi dengan dunia luar, di antaranya melalui kerjasama dengan industri, sehingga kompetensi lulusan PNP sesuai dengan kebutuhan industri.

 

Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada sesi lain, Drs. Irbar Samekto, Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan, memaparkan banyak sekali permasalahan atau trend ketenagakerjaan pada saat ini, terutama dalam masalah kompetisi resourches. Misalnya, dengan bekerjasama dengan ibu-ibu orang bisa memprediksi bagaimana sektor pertanian bisa bersaing di level internasional. Siapa yang bisa tahu kapan habisnya bahan-bahan petani? Kita tidak tahu! Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, tindakan nyata harus segera dilakukan, jelasnya.

Di sisi lain, dunia sudah terkena penetrasi melalui sosial media yang menimbulkan perilaku yang juga berbeda. Itu perlu dicermati juga. Karena itu, menyambut perubahan kompetensi, yang perlu dikembangkan termasuk juga dikuasai adalah teknologi karena kemampuan penguasaannya tidak berbatas waktu, masuk ke berbagai industri, sektor dan geografi. Ini yang disebut dengan era digital yang memberikan kemudahan dalam pekerjaan-pekerjaan industri maupun tempat kerja kita, ujarnya.

Bukan sesuatu hal yang aneh jika sekarang orang-orang lebih menyukai perusahaan-perusahaan yang memudahkan, seperti gojek, traveloka. Di sisi lain, salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik suatu instansi pemerintahan.

Saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan SPBE yang bertujuan mewujudkan respon yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat, terutama di bidang administrasi negara. Penggunaan sistem berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet dan mengharapkan pemerintah memberikan respon langsung tanpa melewati proses yang sulit.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap dijalankan oleh instansi baik kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah merupakan perwujudan reformasi birokrasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena SPBE yang biasa disebut juga e-Government adalah salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi praktik korupsi dalam pelayanan pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung SPBE digunakan IntegraOffice untuk manajemen perkantoran. IntegraOffice merupakan solusi yang efektif dan efisien dengan sistem manajemen perkantoran terintegrasi yang mendukung manajemen dokumen, alur kerja, koordinsi tim, hingga pembelajaran organisasi dengan tagline: “Join With Us and Transform Your Business to Digital!”

Smart City muncul sebagai suatu kota inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi dari pelaksanaan dan pelayanan kota serta tingkat kompetitif suatu kota. Kehadirannya mendukung kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Konsep smart city di Yogyakarta dikembangkan dengan memadukan unsur teknologi, masyarakat dan pemerintahan untuk membangun 6 pilar: Smart Environment, Smart Living, Smart People, Smart Economy dan Smart Governance mungkin bisa menjadi petunjuk bagaimana kota-kota di Sumbar dikembangkan dengan memanfaatkan potensi angkatan kerjanya, pungkas Irbar Samekto.

 

d®amlis

Berita Terkait